Titobudiman – Beban Biaya Penyakit Akibat Rokok. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan. Beban biaya untuk penyakit akibat rokok jauh lebih tinggi. Beban ini dibandingkan dengan penerimaan pajak iklan rokok. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, dr. Benget Saragih, memaparkan data.
Pajak iklan rokok daerah hanya sekitar Rp 150 juta. Pengeluaran untuk penyakit akibat rokok mencapai Rp 5,4 miliar. Data ini berasal dari sebagian besar daerah di Indonesia. Kepala dinas kesehatan di 50 kabupaten/kota juga memberikan pernyataan. Pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk rokok.
Pengeluaran ini melebihi pengeluaran untuk makanan sehat berprotein. Sumatera Barat menjadi contoh nyata. Pengeluaran nomor satu di daerah ini adalah untuk rokok. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tidak sebanding. Dampak penyakit akibat rokok menghabiskan biaya hingga Rp 5,4 miliar per tahun. Survei tahun 2017 juga menunjukkan hal serupa. Penerimaan negara dari rokok sebesar Rp 147 triliun. Pengeluaran untuk penyakit akibat rokok mencapai Rp 435 triliun. Tentu, ini menunjukkan beban yang sangat besar.
Dampak Penyakit Akibat Rokok dan Pentingnya Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024
Ada 21 penyakit akibat perilaku merokok. Penyakit ini mencakup rawat jalan dan rawat inap. Dampak lainnya adalah hilangnya pendapatan akibat tidak bisa bekerja. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi terganggu. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sangat penting. PP ini mengatur tentang rokok elektronik dan rokok konvensional. Pengaturan yang ketat diharapkan dapat mengurangi dampak negatif rokok. Kemenkes juga memperjuangkan peningkatan peringatan kesehatan bergambar.
Peringatan ini akan ditingkatkan dari 30-40 persen menjadi 80 persen. Kemasan rokok distandarkan juga menjadi prioritas. Tujuannya adalah mengurangi prevalensi perokok anak. Standarisasi kemasan mengurangi daya tarik produk. Efektivitas kampanye pengurangan perokok juga meningkat. Perokok baru diharapkan dapat dicegah. Tentu, langkah-langkah ini sangat penting untuk melindungi masyarakat.
Prevalensi Perokok di Indonesia dan Dampak Kesehatan yang Mengkhawatirkan
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,2 juta. 63,1 juta di antaranya adalah perokok dewasa. 5,9 juta lainnya adalah perokok anak (usia 10-18 tahun). Indonesia menjadi pasar rokok terbesar ketiga di dunia. Enam dari 10 kematian di Indonesia disebabkan oleh perilaku merokok.
Angka ini sangat tinggi dan memprihatinkan. Rokok menyebabkan berbagai penyakit kronis. Penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan adalah beberapa contohnya. Dampak ekonomi dan sosial juga sangat besar. Tentu, ini menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat.
Upaya Kemenkes dalam Pengendalian Tembakau
Kemenkes melakukan berbagai upaya pengendalian tembakau. Mereka mengadvokasi kebijakan yang lebih ketat. Mereka juga melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat. Peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok terus diperjuangkan. Standarisasi kemasan rokok juga menjadi prioritas. Kemenkes bekerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah mengurangi prevalensi perokok. Mereka juga mendorong implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024. Tentu, upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak.
Pentingnya Kesadaran Masyarakat dan Peran Aktif Keluarga
Kesadaran masyarakat sangat penting dalam pengendalian tembakau. Keluarga memiliki peran aktif. Mereka perlu memberikan edukasi kepada anak-anak. Orang tua perlu memberikan contoh yang baik. Lingkungan sekolah dan tempat kerja juga perlu mendukung. Kampanye anti-rokok perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tentu, kesadaran dan peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan.
Dampak Ekonomi dan Sosial Akibat Rokok
Rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan. Dampak ekonomi dan sosial juga sangat besar. Biaya pengobatan penyakit akibat rokok sangat tinggi. Produktivitas kerja menurun akibat penyakit. Kemiskinan meningkat akibat pengeluaran untuk rokok. Anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan. Keluarga mengalami kesulitan ekonomi. Tentu, dampak ini merugikan negara dan masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Pemerintah daerah perlu berperan aktif. Mereka perlu menerapkan kebijakan pengendalian tembakau. Mereka juga perlu melakukan pengawasan yang ketat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga perlu mendukung. Mereka perlu melakukan advokasi dan edukasi. Kerja sama antara pemerintah daerah dan LSM sangat penting. Tentu, sinergi ini akan memperkuat upaya pengendalian tembakau.
Harapan dan Langkah ke Depan
Upaya pengendalian tembakau perlu terus ditingkatkan. Kebijakan yang lebih ketat dan edukasi yang efektif sangat penting. Peran aktif masyarakat dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan. Tentu, langkah-langkah ini akan mengurangi dampak negatif rokok.
Kesimpulan: Tanggung Jawab Bersama dalam Pengendalian Tembakau
Pengendalian tembakau adalah tanggung jawab bersama. Beban penyakit akibat rokok sangat tinggi. Dampak ekonomi dan sosial juga besar. Kemenkes terus berupaya melalui berbagai kebijakan dan program. Kesadaran masyarakat dan peran aktif semua pihak sangat penting. Tentu, upaya ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat.
Selain itu, edukasi mengenai bahaya merokok harus terus digalakkan, terutama di kalangan remaja. Kampanye antirokok yang efektif dan dukungan dari komunitas dapat membantu mengurangi angka perokok baru. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan lingkungan yang bebas rokok dapat tercipta, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua.
